Gili Tangkong, Pulau Eksotik di Lombok Dijual di Situs Online

0
320

Suara. com – Pulau atau Gili Tangkong di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat diduga dijual secara online melalui situs Private Island Online ke investor dalam perusahaan atau pribadi.

Hal itu terlihat pada laman web: https://www.privateislandsonline.com/asia/indonesia/gili-tangkong-island

Hingga Minggu (7/2) suangi laman web tersebut masih rajin, dan Gili Tangkong tercatat sebagai “private land for sale”. Untuk yang berminat, situs menyediakan laman pelajari lebih lanjut, yang memasukkan kolom identitas calon pembeli, alamat surel, dan nomor kontak dengan bisa dihubungi.

Dilansir dari Antara , Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Yusron Hadi, mengaku belum mendapatkan informasi bahwa salah utama pulau eksotik di Pulau Lombok tersebut di perjualbelikan di lengah satu situs internet terkemuka.

Baca Juga: Asyik Dibonceng, Remaja di NTB Dipanah Orang Tak Lumrah

“Kalau kami menentang luas lahan Gili Tangkong itu 28 hektare, kalau ada propaganda 17 are barangkali itu dijual lahan di dalamnya, bukan pulaunya, ” kata Yusron saat dihubungi melalui telepon dari Mataram, Minggu malam.

Menurut tempat, jika terkait lahan maka kewenangannya ada di kabupaten atau tanah air, sedangkan wilayah laut 0-12 mil di atur kewenangannya di provinsi.

“Kalau dijual atau di sewa kami belum bisa informasinya. Tetapi terkait lahan pulau-pulau kecil masih kewenangan pengelolaan pada kabupaten, sedangkan wilayah lautnya 0-12 mil kewenangan provinsi, ” ujarnya.

Disinggung apakah lahan yang dijual di kawasan Gili Tangkong tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB?

Yusron mengatakan, tidak tahu persis. Kendati demikian, pihaknya akan mengkoordinasikan terlebih dahulu secara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD NTB.

Mengaji Juga: Orient Riwu Kore Ngaku ke Kemendagri Punya Paspor AS Tapi Tak Terlepas WNI

“Nah jika yang ini perlu kami penyerasian dengan BPKAD NTB, apakah daerah 17 are ini milik pemprov yang sempat ditawarkan ke investor atau tidak. Karena ada desa pemda kurang lebih 7 hektare dan 5 hektare tanah milik masyarakat di sana. Tapi dengan jelas kami akan dalami apakah lahan yang ditawarkan tersebut berkecukupan diantara keduanya. Koordinasi dengan Pemda Lombok Barat dan tentu sekadar Biro Kerjasama atau BPKAD buat memastikan posisi lahan dimaksud, ” katanya.