Pertikaian Palestina-Israel Menjalar ke Madrasah di Indonesia

0
59

Suara. com – Implementasi sanksi berupa pemberhentian seorang pelajar SMA dan pemidanaan seorang warga Nusa Tentara Barat (NTB) terkait perkiraan hinaan terhadap Palestina dikhawatirkan bermunculan di daerah lain di Indonesia jika bagian berwenang tak mengambil jalan bijak.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan kedua kasus semestinya direspons secara edukatif, bukan hukuman ataupun penahanan yang mestinya tidak diperlukan.

Komisi Perlindungan Anak Nusantara (KPAI) berpendapat, mengingat satu diantara terduga adalah siswi SMA yang telah keluar sebab sekolah, perlu kehati-hatian pada mengambil tindakan agar sah pendidikan warga negara tak dilanggar.

Menanggapi hal tersebut, kepolisian menyatakan telah mengevaluasi kasus kejahatan ujaran kebencian terhadap Palestina.

Membaca Juga: 3 Warga Palestina yang Diamankan Imigrasi Sudah Dibebaskan

Sedangkan, Kemendikbud Ristek mengklaim telah mendorong pembahasan positif dalam penyelesaian kejadian pemberhentian pelajar SMA pada Kabupaten Bengkulu Tengah.

HM, warga Nusa Tenggara Barat, harus mengeram di penjara beberapa keadaan setelah ia mengunggah postingan yang dilaporkan polisi menyimpan unsur ujaran kebencian terhadap Palestina.

Sebelumnya, HM ditangkap polisi sesudah dirinya dilaporkan atas peristiwa ujaran kebencian terhadap Palestina via akun TikTok dan Facebook pada 15 Mei lalu.

Melalui delik perlawanan Pasal 28 ayat (2) junto Pasal 45a bagian (2) UU ITE, HM terancam hukuman paling lama 6 tahun penjara.

Hal serupa selalu menimpa MS (19 tahun). Pelajar SMA di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu tersebut dikeluarkan dari sekolah sebab dugaan penghinaan terhadap negara Palestina.

Baca Juga: Peran Nusantara di Sidang PBB pada Menyuarakan Kemerdekaan Palestina

“Keputusan ini diambil setelah pihak sekolah menilai tata tertib sekolah & pelanggaran MS dan hasilnya yang bersangkutan sudah melampaui ketentuan, ” kata Besar Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Kabupaten Bengkulu Pusat, Adang Parlindungan kepada wartawan.

Menurut uraian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), HM dan MS bukan orang-orang yang punya pemahaman yang molek mengenai okupasi Israel tempat Palestina.

Keduanya juga mengunggah postingan atas dasar reaksi ketidaktahuan dan ketidakbijakan menggunakan media sosial.

“Sehingga dalam analisis kami, yang seharusnya diberikan adalah edukasi bukan hukuman yang justru menganjurkan dampak yang lebih buruk kepada mereka, ” sirih Peneliti ICJR, Sustira Dirga kepada BBC News Nusantara, Kamis (20/05).

Dirga menambahkan, hukum pidana semestinya dijadikan langkah belakang dalam penyelesaikan kasus itu. Di sisi lain, HM dan MS telah mengantarkan permohonan maaf yang disebut Dirga sebagai “cukup buat memberikan edukasi” dan tak perlu “eksesif menjadi kasus pidana”.

ICJR juga mendorong kepolisian mengevaluasi penggunaan hukum pidana terhadap kasus tersebut. Terlebih, menurut ICJR, kasus-kasus serupa “tidak memerlukan intervensi hukum pidana sama sekali”.

Menjadi perbincangan hangat di media baik

Dukungan terhadap Palestina cukup masif pada Indonesia. Unggahan berupa sangkaan hinaan terhadap Palestina yang dilakukan HM dan MS pun dibanjiri komentar dibanding netizen.

Lengah satu komentar terkait dengan sanksi terhadap MS kendati disampaikan akun @WidyoLita, dengan menyebutkan kasus ini perlu didudukan secara jernih.

Menjalar ke sekolah

Anggota KPAI, Retno Listyarti berbicara dalam urusan MS, pelajar SMA pada Kabupaten Bengkulu Tengah. Menurutnya, langkah yang diambil sekolah telah melanggar hak pelajaran MS.

Lebih dari itu, jika urusan ini dibiarkan maka mau menjadi preseden buruk untuk sekolah-sekolah lainnya.

“Nanti anak-anak remaja asing, mungkin usianya masih anak-anak, melakukan perbuatan ini kemudian seperti ada pembenaran buat dikeluarkan dari sekolah, ” kata Retno kepada BBC News Indonesia, Kamis (20/05).

Selanjutnya, stigma yang membatalkan terhadap terduga juga membuatnya tak bisa diterima di sekolah mana pun.

“Nah, ini dengan berarti [pelanggaran] hak atas pendidikannya, atau dengan kata lain, dia putus sekolah, ” cakap Retno kepada BBC News Indonesia, Kamis (20/05).

KPAI saat ini mendorong dinas pendidikan daerah, sekolah dan Komnas Rani untuk menggelar pertemuan merespon hal ini.

“Jadi ini memang penting untuk ditangani atau untuk jadi perhatian bagi seluruh pihak, ” tambah Retno.

Sejauh ini, pihak sekolah membantah sudah mengeluarkan MS dari sekolah. Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bengkulu Sedang, Eka Saputra mengklaim orang tua MS yang menyatakan ingin memindahkan sekolah anaknya.

“Orang tuanya yang menyatakan mau alih, ada kok surat pernyataannya, ” kata Eka pada media, Kamis (20/05).

Eka menambahkan, di kasus dugaan hinaan pada negara Palestina, pihaknya hanya “menitipkan MS kepada orang tuanya”.

Sementara itu, Spesialis bicara Kemendikbud Ristek, Hendarman dalam keterangan tertulis mengutarakan “pemerintah terus mendorong pembahasan positif dengan pemerintah daerah dan dinas terkait agar setiap permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan dengan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku”.

Penangguhan sementara

Sementara itu, dalam kasus perkiraan hinaan negara Palestina yang dilakukan HM, sejauh tersebut kepolisian NTB telah mengevaluasi kasus yang dilakukan oleh petugas kebersihan itu.

Kepolisian menyimpulkan kesibukan HM telah memenuhi kondisi untuk dilakukan restorative justice atau melalui pendekatan hukum yang berkeadilan.

“Kita lakukan penangguhan pengurungan, ” kata Kabid Humas Polda NTB, Artanto Kamis (20/05).

“Karena pertama dia tidak ada niatan untuk menghina, sebab dia tidak mengerti barang apa itu Palestina, apa itu Israel. Nggak ngerti tempat, ” kata Artanto.

Namun, Artanto tidak menjelaskan lebih rinci melanggar catatan kriminal HM apakah akan dihapuskan setelah menggunakan rapat restoratif justice.

“Kalau namanya daftar kriminal itu kalau dengan bersangkutan sudah inkrah di putusan pengadilan. Namun, yang bersangkutan dalam proses pengkajian, dengan restoratif justice tersebut nanti akan ada perdamaian atau kasus di sungguh pengadilan, ” katanya semacam dilaporkan wartawan Abdul Latief Apriaman untuk BBC News Indonesia.

Artanto juga mengutarakan tak ada jaminan dalam kasus serupa dapat dilakukan restoratif justice, sehingga bisa saja proses hukumnya lestari berlanjut ke pengadilan.

“Kasus ini kita harus lihat konstruksi hukumnya seperti apa, apakah tersebut kasus ini bisa dikerjakan upaya tersebut atau tak. Nanti penyidik yang memiliki pertimbangan terhadap kasus tersebut, ” katanya.

Langkah pencegahan yang sejauh ini dilakukan kepolisian, tercatat ekspos media terhadap urusan HM sebagai “salah mulia bentuk pelajaran untuk masyarakat”.